SEJARAH SINGKAT INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Inspektorat dearah Kutai Barat terbentuk dan banyak mengalami perubahan dalam perjalanannya hingga sekarang, perubahan tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan yang banyak mengalami peninjauan kembali yang disesuaikan karena semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan.
Inspektorat Kabupaten Kutai Barat berdiri pada tahun 1999 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kutai. Pada saat itu masih dengan nama Inspektorat Wilayah (Itwil) Kabupaten Kutai Barat. Awal berdirinya Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat di Kepalai oleh Drs. Valentinus Tingang B, MM sampai tahun 2001, selama ± 3 tahun kemudian Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Barat berganti nama menjadi Bawaskab (Badan Pengawasan Kabupaten) Kutai Barat di Kepalai oleh Drs. Yohanes Wehen, MM sampai dengan tahun 2006.
Tahun 2006 berganti kepemimpinan lagi oleh Drs. Gabriel Oktavianus, MM sampai dengan tahun 2013. Dalam masa periode tersebut, pada tahun 2008 Badan Pengawasan Kabupaten Kutai Barat berganti nama menjadi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat sampai dengan sekarang.
Pada bulan Juli tahun 2013 Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dipimpin oleh Martinus J, SE sampai dengan November 2013. Di tahun yang sama berganti lagi kepemimpinan kepada Silas Sinar, S. Sos sampai dengan tahun 2016. Tahun 2017 sampai dengan sekarang Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat dikepalai oleh R. B. Bely Dj. Widodo, SE., MM.
Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang mendasari perubahan-perubahan hingga membentuk Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat sampai saat ini:
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 218 tentang Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Hari Jadi Kabupaten Kutai Barat
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
- Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat