Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
WTP EMPAT KALI BERTURUT-TURUT
28 Mei 2019 Webmaster Berita 104
WTP EMPAT KALI BERTURUT-TURUT Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim saat menyerahkan LHP LKPD Kab. Kutai Barat Tahun 2018 kepada Bupati Kutai Barat

Inspektorat Kubar - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Kuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk ke Empat kalinya secara berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mulai LKPD tahun 2015.

Penyerahan LHP atas LKPD diserahkan langsung oleh  Kepala  BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Ir. Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M  kepada  Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019  di Auditorium Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Timur, turut mendampingi Sekretaris Daerah Kutai Barat, Asisten III, Inspektur Daerah Kutai Barat dan  Kepala BKAD Kutai Barat.

Penyerahan LHP atas LKPD kepada Sepuluh (10) Pemerintahan Kota/Kabupaten yakni Balikpapan, Bontang, Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Mahulu dan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Sembilan Pemerintah Daerah/Kota berhasil meraih opini WTP  (Wajar Tanpa Pengecualian), kecuali Kabupaten Mahulu meraih posisi WDP (Wajar Dengan Pengecualian).

Photo Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim bersama ke-Sepuluh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kaltim

Bupati Kutai Barat FX Yapan dalam sambutannya mengatakan keberhasilan dan kesuksesan dalam upaya menuju pengelolaan keuangan yang benar memerlukan proses dan perjuangan cukup panjang. Ini merupakan kerja nyata serta sinergitas dari seluruh perangkat daerah yang berkomitmen dan memiliki pemahaman benar, patuh, mau dan mampu mengamalkan semua ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan yang dinilai WTP oleh BPK merupakan indikator bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan transparan dan akuntabel, meskipun hal itu belum menjamin bahwa tidak adanya unsur tindak pidana korupsi atau perbuatan yang merugikan keuangan daerah/negara dalam pelaksanaannya. Atau dengan kata lain, indikasi perbuatan korupsi itu tetap ada meskipun laporan keuangannya mendapat opini WTP.

Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur  Ir.Cornell Syarief Prawiradiningrat, M.M mengungkapkan berdasarkan kriteria dan indikator-indikator yang telah disusun ditambah review konsep laporan hasil pemeriksaan tingkat BPK Perwakilan dan Pusat, BPK sudah menjalankan tugasnya sesuai prosedur dan standar tata pemeriksaan yang telah ditentukan.

"Apabila hasil pemeriksaan mendapatkan Opini WTP maka hal tersebut bukan merupakan pemberian dari BPK, tetapi buah keberhasilan dari kerja keras, kerja cerdas dan kerja iklas dari seluruh aparatur pemerintah daerah". Beliau melanjutkan bahwa dengan mendapatkan posisi WTP tidak menjamin kemungkinan akan ada permasalahan yang tiba-tiba muncul. Beliau berpesan untuk tetap meningkatkan dan mempertahankan apa yang sudah dicapai.


Artikel Terkait