Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Rapat Pembahasan Persiapan Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Kab. Kutai Barat Oleh Deputi Kemenpan Reformasi Birokrasi
11 Maret 2019 Webmaster Artikel 100
Rapat  Pembahasan Persiapan Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Kab. Kutai Barat Oleh  Deputi Kemenpan Reformasi Birokrasi Rapat Pembahasan Persiapan Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Kab. Kutai Barat (Foto Ismail/hamdi)

SENDAWAR – “Jika ada pejabat yang tidak mau bekerja dengan baik, nanti kita gantikan dengan pejabat  baru yang mau bekerja untuk meningkatkan kinerja kita”. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH. pada rapat Pembahasan Persiapan Pendampingan Penguatan SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat oleh Deputi Kemenpan Reformasi Birokrasi dengan pihak penyelenggara Sekretariat Kabupaten  Bagian Organisasi  pada hari senin, 4 Maret 2019 bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Kutai Barat. Rapat dipimpin oleh Bupati Kutai Barat FX. Yapan, SH dampingi oleh Wakil Bupati Kutai Barat H.Edyanto Arkan,SE Asisten III Ir. Asrani,MM dan Inspektur Daerah R.B Bely DJ.W, SE., MM. Rapat diawali oleh Kepala BP3D Ir. Ahmad Sofyan, M.Si yang bertindak sebagai moderator dengan  menyampaikan pentingnya didalam rapat pembahasan percepatan peningkatan kinerja. Perbaikan pemerintah dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan pemerintah saat ini. Untuk itu pemerintah telah menetapkan kebijakan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif yang disebut dengan Sitem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  

Sistem Manajemen Pemerintahan diharapkan  berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penegasan itu disampaikan Bupati Kutai Barat terkait pemerintah Kabupaten Kutai Barat masih berfokus pada penyerapan anggaran yang hanya menghasilkan output kegiatan dan belum sepenuhnya berorintasi hasil (outcome)  yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat secara nyata. Bupati berharap agar semua Kepala OPD dan jajarannya harus berkomitment  lebih meningkatkan lagi kualitas kinerjanya.

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 yang dilakukan oleh Kemenpan RB, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mendapatkan nilai 56,23 dengan kategori “CC”. Sesuai Dengan Permenpan 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada rapat ini, Inspektur Daerah menyampaikan bahwa alokasi anggaran harus digunakan untuk program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya infrastruktur, pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan (pemerintahan berorientasi hasil) sebagaimana tercantum dalam Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat. “ kita harus merubah sistem kerja  kita dari money follow function menjadi money follow program” sehingga anggaran yang digunakan menghasilkan manfaat besar untuk masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP) pemkab  Kutai Barat Tahun  2019  akan meningkat nilainya minimal mendapakan nilai “B”. Hal ini tentunya dengan melalui kerja keras kita bersama sehingga kita bisa meningkatkan nilai kita sebelumnya “CC” meningkat menjadi “B”, menurut pernyataan Bapak Wakil Bupati Kutai Barat.

Sementara itu penyelanggara rapat yang diwakili oleh Suhartono, S.Ipem., M.Si  menyampaikan arahan langsung dari Deputi Reformasi Birokrasi (Bapak. Muhammad Yusuf Ateh) untuk melaksanakan coaching clinic  bagi Kepala Perangkat Daerah tentang pentingnya implementasi SAKIP bagi pengelolaan Penggunaan  Anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorintasi hasil dengan mendengarkan langsung pencerahan dari Deputi Kemenpan RB.

coaching clinic  dilaksanakan 4 kali, 1 kali untuk Kepala OPD, 1 kali untuk Sekretaris, 1 kali untuk Kabid dan  1 kali untuk Kasubag” kata Suhartono. (inspk Ismail/hamdi)


Artikel Terkait