Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat
PENDAMPINGAN PENGUATAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
12 Juni 2019 Webmaster Artikel 81
PENDAMPINGAN PENGUATAN SISTEM  AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BAGI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Inspektorat - Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas perencanaan dan tata kelola pemerintahan yang baik menuju hari esok yang lebih baik dari hari ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  menggelar choacing clinik  penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementrian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Choacing Clinik  yang digelar di ruang Meeting Room Ambhara Hotel Jakarta pada hari   Selasa 11 Juni 2019 diikuti Wakil Bupati Kutai Barat H. Edyanto Arkan,SE, Sekretaris Daerah Drs. Yacob Tullur, MM, Asisten I Dr. Misran Effendi, S.STP.,M.Si dengan leading sector Kepala Bapelitbangda, Inspektur Daerah, Kepala Bagian Organisasi Setkab dan dihadiri oleh 14 (empat belas) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat beserta Kasubag Perencanaan dari tiap OPD tersebut. Sementara dari Kemen PANRB diwakili oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh Ak. MBA dengan tim pendamping oleh Novan Kharisma Salainti, S.IAN, Salsabila Firdausy,SIP, dan Paulus Julius Rahakbauw Amd. Ak.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh Ak. MBA mengatakan bahwa SAKIP bukan hanya sekedar dokumen atau laporan semata, lebih dari itu SAKIP bermanfaat untuk membangun sebuah pemerintahan yang menghasilkan. Selain itu, dengan SAKIP anggaran yang terbatas pada suatu daerah bisa menghadirkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pembangunan daerah ataupun bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu disampaikan juga perlunya perubahan mind set dalam penyusunan kegiatan dalam Renstra oleh pegawai, dimana harus berorientasi outcome (hasil) bukan berorientasi "income".

Disampaikan, terdapat tiga kunci utama dalam melakukan perubahan, pertama adanya tekad serta komitmen dari daerah itu sendiri untuk melakukan perubahan. Dengan tekad melakukan perubahan, maka segenap penyelenggara negara akan memiliki tujuan yang sama, yaitu melakukan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat H.Edyanto Arkan,SE  berharap penilaian SAKIP tahun ini dapat naik yang sebelumnya mendapat nilai  “CC” meningkat menjadi “B”.

Implementasi SAKIP, maka setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai negara, baik melalui APBN maupun APBD.

Selain Choacing Clinik tersebut, dilakukan juga penandatanganan MOU  (Memorandum Of Understanding) tentang penguatan SAKIP dari 14 OPD tersebut.


Artikel Terkait